Selayang Pandang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan Pemerintah Daerah. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 mengamanatkan pembagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi diantaranya adalah pelayanan sosial dasar yang di dalamnya termasuk urusan pendidikan, kesehatan serta lingkungan hidup. Atas dasar hal itu, Biro Pelayanan Sosial Dasar setda Provinsi Jawa Barat memegang peranan dalam mengkoordinasikan serta memfasilitasi program serta kegiatan dalam lingkup pelayanan sosial dasar, termasuk di dalamnya urusan agama serta kebudayaan.

Sejalan dengan keluarnya Peraturan Gubernur mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Pemerintah Daerah, Biro Pelayanan Sosial Dasar memiliki tugas pokok dan fungsi dalam rangka koordinasi, fasilitasi serta perumusan bahan kebijakan dalam bidang agama, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

Seiring berjalannya waktu, Biro Pelayanan Sosial Dasar semakin menunjukkan peran penting dan strategis dalam melaksanakan berbagai urusan yang telah menjadi kewenangan serta mendukung terlaksananya program dalam RPJMD yang merupakan pengejawantahan visi, misi serta janji gubernur dalam beberapa periode terakhir.

Sejalan dengan tuntutan agar senantiasa meningkatkan kinerja dan profesionalisme serta secara proaktif melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Pelayanan Sosial Dasar merumuskan visi, yakni “Terwujudnya Pelayanan Sosial Dasar yang Prima untuk Semua”. Seiring adanya perubahan paradigma serta berbagai tantangan di masa yang akan datang, semoga Biro Pelayanan Sosial Dasar setda Provinsi Jawa Barat dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi baik itu di lingkup nasional, regional, maupun global.

Berita Lainnya

GPR

Agenda

<< Nov 2020 >>
SSRKJSM
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6